Peringatan Hari Otda, Momentum Maknai Kembali Arti, Filosofi, dan Tujuan Otonomi Daerah

Peringatan Hari Otda, Momentum Maknai Kembali Arti, Filosofi, dan Tujuan Otonomi Daerah

Manokwari – Perjalanan kebijakan otonomi daerah (Otda) selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

“Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi,” kata Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kabupaten Manokwari, drg. Henri Sembiring, pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII, Kamis (25/4/2024).

Dari segi tujuan kesejahteraan, kata Mendagri, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan pada kekhasan daerah bersangkutan (endogenous
development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak, dan berkelanjutan (sustainable). Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau
urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan
mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif.

“Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil
society. Proses demokrasi di tingkat lokal melalui
penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti di bulan November 2024, penyusunan Perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust), toleransi, kerja sama, solidaritas, serta rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi,” katanya.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, lanjut Mendagri, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah, sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis, dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua tujuan otonomi daerah tersebut, menurut Mendagri, tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif dan demikian pula sebaliknya.

“Penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor (investment-friendly), sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, menurut Mendagri, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

“Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan. Dengan
menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Untuk diketahui, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII tahun 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. (SM7) 

sumber :

Previous Mendagri: Setelah 28 Tahun, Otda Berdampak pada Peningkatan IPM, PAD, dan Kemampuan Fiskal Daerah

Leave Your Comment

Connect With Us

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved