Mendagri: Setelah 28 Tahun, Otda Berdampak pada Peningkatan IPM, PAD, dan Kemampuan Fiskal Daerah

Mendagri: Setelah 28 Tahun, Otda Berdampak pada Peningkatan IPM, PAD, dan Kemampuan Fiskal Daerah

Manokwari – Setelah 28 tahun, otonomi daerah (Otda) telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD), dan kemampuan fiskal daerah.

“Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” ujar Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kabupaten Manokwari, drg. Henri Sembiring, pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-XXVIII, di halaman kantor Bupati Manokwari, Kamis (25/4) 2024).

Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, Mendagri mengatakan, perlu melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD tepat sasaran, efektif, serta efisien.

“Saya juga mengimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” katanya.

Menurut Mendagri, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, di mana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” tandas Mendagri. (SM7) 

sumber :

Previous Pemkab Manokwari Berikan Bantuan Bahan Makanan kepada Warga Terdampak Banjir Kampung Mansaburi

Leave Your Comment

Connect With Us

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved