Ujian Nasional Harus Bebas Pungli

2017-04-04 08:23:02 - oleh : Petrus


 

 Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Karena itu, penyelenggaraan Ujian Nasional tidak boleh membebani siswa dan orang tua.

“Jika ada penarikan untuk UN, itu merupakan  pungutan liar,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Norberthus, kemarin.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan pendanaan pendidikan tanggungjawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Akan tetapi, lanjut dia, peran masyarakat sudah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan, yakni pendanaan tersebut tidak boleh dalam bentuk pungutan atau pemaksaan.

“Yang boleh adalah bantuan atau sumbangan. Kalau ada sekolah yang menetapkan besaran nominalnya atau mewajibkan membayar, jelas-jelas itu pungli,” jelasnya.

Norbertus menyebut komite sekolah, juga tidak boleh membebani siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, juga sudah mengatur tentang sekolah yang tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa maupun peserta didik.

Ombudsman Papua Barat sudah  membentuk tim untuk memantau pelaksanaan UN serta laporan masyarakat. Ini berlaku untuk semua tingkatan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilarang keras melakukan pungutan.

Sesuai jadwal Senin (3/4/2017) hari ini, SMK akan menggelar ujian hingga tanggal 6 April. Sementara untuk SMA/MA akan dilaksanakan 10-13 April 2017.

Sumber:mediapapua.com